Situs resmi bupati jepara ahmadmarzuki.info
Rubrik : Berita
Sosialisasi Petunjuk Teknis APBD 2013. Bupati : 5 Tepat dan 5 Prinsip Anggaran, Butuh Implementasi
Kamis, 28 Februari 2013 - by : admin

Peningkatan pelayanan kepada masayarakat dengan prinsip 5 (tepat waktu, mutu, administrasi,  sasaran dan manfaat) dan 5 prinsip anggaran ( Transparansi, Partrisipasi, Akuntabilitas, Profesionalisme,  Efiseiensi/efektifitas) adalah hal klasik. Dimana tidak butuh diucapkan dan di dengung-dengungkan saja, tetapi implementasi secara nyata untuk menumbuhkan citra positif pemerintahan dan menghindarkan kesan negatif atau tidak baik.  Sementara  sasaran, Bupati Jepara meminta dan menegaskan serta mohon dukungan segenap Jajaran Pemkab Jepara, pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun 2013 harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Baik kualitas pembangunan fisik maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Harapan ini disampaikannya langsung dihadapan kepala Dinas/Instansi/Samat dan Satuan Perangkat Kerja Daerah pada Sosialisasi Juknis Pelaksanaan Kegiatan tahun 2013 di Pendopo kabupaten Jepara.  (31/01 2013).

Ahmad Marziqi SE juga menkankan untuk mengoptimalkan kinerja petugas pengawasan, PPK maupun pengawas konsultan serta pengadministrasian sesuai kegiatan dan bestek/kulaitas yang ada. Banyak contoh dan peringatan telah diberikan di tahun 2012 lalu khususunya. Dimana salah satunya ada bangunan yang ambrol sebelum diserahkan. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa  masih belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Atas dasar  hal tersebut, secara khusus Bupati juga meminta Dinas/Instansi agar bermitra dengan penyedia barang dan jasa yang benar-benar mengedepankan kualitas  pekerjaan. Sebuah nama/image memang mahal dan sulit  namun harus ditempuh dan seberat apapun harus menuju kesana untuk mewujudkan good and clean governance, tegasnya!.

Haparan juga disampaikan langsung wakil Bupati Jepara yang juga hadir langsung. DR. Subroto SE MM pada Sosialisasi Juknis APBD 2013. Secara khusus pihaknya yang bertanggung jawab dalam pengawasan atas segala kegiatan fisik di kabupaten Jepara menyatakan bahwa paradigm dan filosofi pemerintan sekarang berubah. Dahalu semua dipenuhi pemerintah , namun sekarang untuk menenuhi semua kebutuhan masayarakat perlu adanya kerjasama dengan pihak swasta. Terkait hal inilah pihaknya sangat berharap kesungguhan atas kinerja segenap aparatur pemerintah daerah. Jika Bupati menyatakan pertanggungjawaban kontrak kerja akan dibawa sampai aklhirat kelak, maka Wabup menyatakan kontrak kerja seorang PNS dibawa sampai mati. Karena meski sudah pension tetap mendapatkan gaji pensin. Oleh karena itulah pengabdian setulusnya seharusnya juga dilakukan hingga akhir hayat. Begitu juga bagi PNS yang masih aktif dapat bekerja dengan baik dan tidak ada kerugian Negara.

Sementara Sekda Jepara lebih banyak memaparkan pada administartif pelaksanaan APBD 2013. Diharapkan segenap SKPD dalam melaksanakan kegiatan non fisik harus paripurna atau menyeluruh dan jangan sampai ada ajuan anggaran tambahan. Sementara untuk kegiatan fisik sebaiknya jangan dipaksakan, apabila tidak bias selesai dipending saja diajukan di tahun anggaran berikutnya. Hal ini penting sekali dalam rangka menjaga kualitas. Demikian halnya dengan disiplin naggaran yang tepat waktu, mutu, sasaran, manfaat. Jangan samapi selesai dilimpahkan rusak sebagaimana ditegaskan Bupati. Sehingga dalam peneyerahan dilaksanakan dalam 2 tahap, tahap 1 fisik selesai dan tahap 2 akhir setelah 6 bulan pemeliharaan. Dalam hal ini, kondisi harus baik dan jika rusak sudah diperbaiki yang waajib ditindaklanjuti dengan peneyrahan berita acara ke II oleh rekanan.

 

Kegiatan Paling lambat Akhri Nopember 2013

Pelaksanaan total anggaran APBD 2013 yang mencapai 1,2 M lebih secara formal akhir pelaksanaan Desember 2013. Namun karena perlu waktu untuk pemeriksaan dan lainnya maka ditarik mundur,  selambat-lambatnya akhir Nopember 2013. Semantara khusu anggaran perubahan terakhir waktunya 15 Desember 2013.  Khusus pembangunan fisik yang tidak mencukupi dilaporkan Bupati, diajukan kepada Gubernur untuk dilanjtkan di tahun berikutnya. Guna lebih tertibnya pengadministrasian, maka seghenap SKP berkewajiban memebrikan dokumen untuk disimpan di Kantor Arsip Daerah.

Kepala Bagian Pembangunan Setda , Ir. RR Winastuti MM selaku penangung jawab kegiatan menyatakan bahwa pelaksanaan sosialisai Petunjuk Teknis APBD 2013  di Pendopo Kabupaten ini ditandai dengan penyerahan DPA  dan bantuan Propinsi tahun 2013 secara simbolis oleh Bupati Jepara. Kepala Kantor Ketahanan Pangan penerimaan simbolis DPA, Dishutbun Bantuan Propinsi,  Diskop UMKM dan Pasdar DBHCHT serta Bakesbangpol bantuan APBD II. Kegiatan bertujuan mewujudkan kesatuan pemahaman sistim dan prosedur APBD 2013, pedoman  akutansi dan arahan memaksimalkan APBD 2013, pedoman pengadaan barang/jasa sekaligus juga diharapkan sebagai alat pengendalian pelaksanaan APBD 2013. Sebagai arahan sekaligus upaya memaksimalkan pelaksanaan ASPBD 2013. Dengan demikian dharapkan tercipta keterpaduan dan pemahaman pencapaian arah visi dan misi serta pola pelaksanaan kegiatan di Daerah yang tepat waktu, mutu, administrasi, sasaran dan tepat manfaat.

Adapun materi sosialisasi disampaikan berturut-turut oleh Sekda Jepara tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2013 dan poengadaan barang/jasa. Kepala Bapeda, penyusunan dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran ( DPA). DPPKAD, Penatausahaan keuangan SKPD, PPKD dan Pengelolaan barang milik daerah. Terakhir Inspektorat kabupaten tentang Pengawasan APBD Kabupaten Jepara. ( Humaas/SB).

Situs resmi bupati jepara ahmadmarzuki.info : http://www.ahmadmarzuki.info
Versi Online : http://www.ahmadmarzuki.info/?pilih=news&aksi=lihat&id=221